Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang menyebabkan negosiasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), mandek selama 8 tahun.
Adapun, tiga hal tersebut adalah perpajakan, bea keluar dan impor, yang sebelumnya tidak muncul pada awal perundingan.
“Pada saat kita bicara dengan Eropa 9 tahun yang lalu, tidak ada pembahasan mengenai transmisi elektronik perpajakannya, tidak ada bicara juga terkait, yang sekarang kita ribut mengenai bea keluar dan juga mengenai impor,” ujar Airlangga dalam agenda sarasehan bersama Kadin di Menara Kadin, Rabu (2/10/2024).
Airlangga menggarisbawahi negara memiliki keinginan untuk meningkatkan volume ekspor tanpa diiringi dengan kenaikan volume impor. Dengan demikian, keseimbangan perlu dilakukan.
Menurutnya, hal serupa sudah dibuktikan melalui perjanjian dagang dengan China, di mana neraca perdagangan Indonesia dengan Negeri Panda itu surplus sekitar US$2 miliar.
Airlangga mengatakan perjanjian IEU-CEPA itu tinggal menunggu persetujuan Uni Eropa. Padahal, perundingan terkait IEU-CEPA telah dilakukan sebanyak 19 kali sejak 2016.
“Kita sudah memaksa untuk teken segera, tetapi EU nya juga masih bertahan. Jadi kita harus sama-sama, terutama yang sekarang banyak diprotes kan industri tekstil dan produk tekstil [TPT] itu bea masuknya 20%, tetapi kalau dari Vietnam 0%,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan kementeriannya terus mendesak agar negosias IEU-CEPA bisa dirampungkan bulan ini.
Penyebabnya, kata Zulhas, negosiasi kerja sama perdagangan bergengsi tersebut berpotensi makin menantang pada masa pemerintahan yang baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto.
Terlebih, salah satu program pemerintahan yang akan datang menjanjikan program B50 yakni bauran 50% solar dengan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dikonversi menjadi biodiesel, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar.
"Enggak ultimatum [ke pihak UE, tetapi] kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo kan tahu sendiri. Kalau Pak Prabowo kan ingin agar CPO jadi B50, kan. Jadi kita penuhi, soal CPO enggak penting lagi," kata Zulhas ketika ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).
Sekadar catatan, terdapat sejumlah isu sensitif yang menjadi sumber perdebatan dalam meja perundingan. Salah satu isu utama adalah terkait dengan sektor agribisnis, khususnya kelapa sawit.
Uni Eropa, melalui berbagai regulasinya, menganggap produksi kelapa sawit di Indonesia berkontribusi pada deforestasi dan perubahan iklim, sementara Indonesia menegaskan industri kelapa sawitnya berperan penting dalam ekonomi nasional serta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan produksi.
(ain)
