39% orang dalam kelompok usia tersebut mengatakan bahwa mereka secara teratur mendapatkan berita dari TikTok, naik dari 32% pada tahun lalu.
Hampir 50% dari orang dewasa tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi ini untuk mengikuti perkembangan politik atau isu-isu politik, demikian temuan Pew dalam survei sebelumnya.
Pada bagian lain AS berupaya menjegal kehadiran TikTok, dengan anggota parlemen secara aktif mencoba untuk melarang operasi aplikasi milik ByteDance asal China tersebut dengan tuduhan menyalahgunakan data pengguna atau mencoba mempengaruhi opini politik.
Menjelaskan Perseteruan China Lawan Amerika via TikTok ByteDance
TikTok dalam upayanya menggugat pemerintah AS karena persyaratan demi tetap beroperasi di negara Adi Kuasa itu adalah mendivestasikan aset. Pemerintah AS telah menetapkan tenggat waktu Januari bagi ByteDance untuk menjual atau melepas kepemilikannya di TikTok.
Sebuah survei di AS memperlihatkan bahwa warga di sana relatif tidak menyukai rencana pelarangan TikTok, dibandingkan 18 bulan lalu. Hanya 32% orang dewasa AS yang mendukung pelarangan TikTok, menurut data survei dari Pew Research yang dirilis bulan September.
Pew menemukan bahwa 38% orang dewasa AS mendukung pelarangan pada musim gugur lalu dan 50% mendukung pada Maret 2023. Sementara itu, setengah dari orang Amerika sekarang meragukan TikTok akan dilarang sama sekali, menyebutnya “sangat atau agak tidak mungkin.”
Survei tersebut menunjukkan bahwa banyak orang AS telah mengubah pendirian mereka terhadap TikTok dalam satu setengah tahun terakhir, termasuk dalam lima bulan terakhir sejak Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang mengharuskan perusahaan induk TikTok melepas kepemilikannya di aplikasi tersebut atau menghadapi larangan di negara tersebut.
Anggota parlemen AS mengatakan bahwa mereka mengkhawatirkan potensi masalah privasi dan keamanan terkait kepemilikan TikTok di China.
Survei ini tidak menanyakan kepada responden mengapa pendapat mereka berubah. Mantan Presiden Donald Trump, yang mencoba melarang TikTok saat masih menjabat pada tahun 2020, secara terbuka membalikkan pendapatnya tentang aplikasi tersebut dan membuat akun di awal tahun ini.
Wakil Presiden Kamala Harris, yang mencalonkan diri sebagai calon presiden AS, juga menggunakan aplikasi ini untuk berkampanye menjelang pemilihan umum AS pada bulan November. Meskipun menandatangani RUU yang pada akhirnya dapat melarang aplikasi tersebut, Biden juga telah membuat akun.
Para peneliti menemukan bahwa pandangan tentang aplikasi ini masih terbagi berdasarkan garis partai. Partai Republik dan independen yang condong ke Partai Republik lebih cenderung berpikir bahwa TikTok mengancam keamanan nasional, dan hampir dua kali lebih mungkin untuk mendukung pelarangan dibandingkan dengan Partai Demokrat dan independen yang condong ke Partai Demokrat.
Meski begitu, dukungan terhadap larangan tersebut telah turun hampir 20 poin persentase di masing-masing partai sejak Maret 2023. Tenggat waktu Januari 2025 dapat diundur 90 hari jika penjualan tampaknya sedang berlangsung, dan tindakan hukum dapat menunda pemberlakuan larangan.
(wep)
