Dia adalah rekan La Nyalla yang menjabat sebagai Wakil Ketua III DPD periode 2019-2024.
Karir politiknya sudah dimulai saat lolos menjadi anggota DPD pada periode 2009-2014. Akan tetapi, dia hanya menjalani tugasnya hingga Juli 2013. Hal ini terjadi usai dirinya memutuskan untuk menggantikan Junaidi Hamsyah sebagai Wakil Gubernur Bengkulu pada sisa masa jabatan 2010-2015.
Langkah politik tersebut membuat dia memilih untuk maju sebagai calon gubernur Bengkulu pada Pilkada 2015; dibandingkan kembali menjadi calon legislatif pada Pemilu 2014. Akan tetapi, langkahnya tak mulus, dia tumbang melawan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah pada Pilkada Bengkulu.
Najamudin kemudian kembali mencoba peruntungannya sebagai anggota legislatif daerah dengan maju sebagai caleg DPD pada Pemilu 2019. Dia pun lolos dan menjabat Wakil Ketua III DPD 2019-2024.
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas
Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwana X dari Kasultanan Yogyakarta ini telah menjadi anggota DPD sejak Pemilu 2004; atau akan menembus 20 tahun. Dia bahkan tercatat sudah pernah menjadi Wakil Ketua DPD pada periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Dia tercatat sempat mengalami konflik pada era kepemimpinan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Bahkan, melalui Badan Kehormatan DPD, GKR Hemas sempat mendapat sanksi pemberhentian sementara. Alasannya, karena jarang hadir dalam rapat dan sidang paripurna DPD.
Pada saat itu, GKR Hemas mengklaim sengaja tak hadir fisik karena tak cocok dengan pola pengambilan keputusan pada era tersebut. Dia pun mempertahankan posisinya dengan menempuh jalur hukum terhadap putusan BK DPD.
Yorrys Raweyai
Politikus senior ini sebelumnya lama tercatat sebagai kader Partai Golkar sebelum menjadi anggota legislatif daerah atau DPD. Dia tercatat sebagai politikus Golkar di DPR pada 1997-2014 atau nyaris 20 tahun.
Dia juga memiliki jejak karir yang baik di partai berlambang pohon beringin tersebut. Dia adalah ketua umum angkatan muda Partai Golkar (PP AMPG) yang cukup vokal pada sejumlah isu di era pemerintahan SBY dan Jokowi.
Dia kemudian aktif pada advokasi masyarakat adat terutama di wilayah Papua. Hingga saat ini, dia pun tercatat sebagai ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua.
Jejak ini juga yang kemudian memindahkan dia dari DPR ke DPD. Yorrys mulai menjadi anggota DPD pada periode 2019-2024. Saat itu, dia langsung menjadi ketua Komite II yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah.
Tamsil Linrung
Seperti Yorrys, Tamsil juga dulunya seorang politikus yang bergabung pada partai politik dan sempat menjadi anggota DPR.
Dia tercatat sebagai politikus PKS yang telah menjabat sebagai anggota DPR pada tiga periode dari Dapil Sulawesi Selatan. Setidaknya dia tercatat menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009; 2009-2014; dan 2014-2019.
Selama masa keanggotaan tersebut, Tamsil pernah menjabat sebagai wakil ketua badan anggaran. Posisinya tersebut sempat menyeretnya dalam sejumlah kasus korupsi, salah satunya mega korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Sebelum menjadi anggota DPD, dia juga sempat mencoba karir politik sebagai kepala daerah. Dia tercatat sebagai salah satu calon wali kota Makassar periode 2013-2018. Akan tetapi, dia tumbang melawan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal.
Tamsil kemudian maju sebagai caleg DPD pada Pemilu 2019. Popularitasnya menyokongnya untuk kemudian terpilih untuk periode 2019-2024 dan 2024-2029.
(red/frg)
