Pemberian izin tambang tanpa lelang kepada badan usaha ormas keagamaan dinilai menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dengan demikian, Tim Advokasi menuntut ormas keagamaan untuk tetap fokus pada pembinaan dan pelayanan umat.

“Kita harus menyelamatkan ormas keagamaan ini, mengapa? Karena kalau dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk kedepannya, di mana lahan tambang akan selalu dijadikan alat transaksi untuk pembungkaman politik oleh pemerintah. Ke depannya, bisa jadi giliran ormas-ormas yang lain, seperti ormas di bidang industri, profesi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Tim Advokasi Tolak Tambang, akan terus mengawal perjuangan ini,” ujar M Raziv Barokah, perwakilan Kuasa Hukum Para Pemohon dalam siaran pers, Selasa (1/10/2024).

Tim Advokasi berpandangan, pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan akan merusak lingkungan sekitar dan berpotensi besar memicu konflik horizontal antara masyarakat adat dan ormas terkait.

Sebanyak 18 pemohon yang terdiri dari 6 (enam) kelembagaan dan 12 perorangan akan mengajukan permohonan judicial review ke MA. Adapun daftar nama para pemohon dan kuasa hukum sehubungan dengan penanganan advokasi perkara a quo adalah:

Para Pemohon, yang juga mewakili unsur-unsur koalisi masyarakat sipil, yaitu:

1. Lembaga Naladwipa Institute for Social and Cultural Studies.
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional.
3. Perserikatan Solidaritas Perempuan.
4. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah.
5. Trend Asia.
6. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional.
7. Asman Aziz - Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Timur.
8. Buyung Marajo - Koordinator Forum Himpunan Kelompok Kerja-30 (FH Pokja 30).
9. Dwi Putra Kurniawan - Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan.
10. Inayah Wahid - Warga Masyarakat yang Peduli dengan Lingkungan Hidup.
11. Kisworo Dwi Cahyono - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan
12. Mareta Sari - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur.
13. Masduki - Pengajar Universitas Islam Indonesia dan Inisiator Forum Cik Di Tiro
14. Rika Iffati Farihah - Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Sanaullaili - Anggota Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah, dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
16. Siti Maemunah - Anggota Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang Nasional.
17. Trigus Dodik Susilo - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek.
18. Wahyu Agung Perdana - Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah,dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kuasa Hukum, antara lain:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Wasingatu Zakiyah, S.H., M.A.
3. Muhamad Isnur, S.H.I.
4. Muh. Jamil, S.H.
5. Edy Kurniawan, S.H.
6. Teo Reffelsen, S.H.
7. N.W. Satrio Kusuma Manggala, S.H.
8. Yulianto Behar Nggali Mara, S.H.
9. Yuwono Andreas Victor Christian, S.H.
10. Zainal Arifin, S.H.I.
11. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
12. Tareq Muhammad Aziz Elven,S.H.

(dov/roy)