Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala daerah yang mengakali atau mencurangi data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing agar memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Menanggapi itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK), pihaknya menggunakan metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional.

Amalia menyatakan BPS terus menjaga independensi pengolahan maupun pengumpulan data yang dilakukan pada BPS daerah. Ia mengklaim proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

“Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK,” kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (1/10/2024).

Dengan demikian, Amalia menyatakan data-data yang disurvei oleh BPS memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dibandingkan dengan data-data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah lain.