Bloomberg Technoz, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai batalnya wacana pemerintah untuk memperketat kriteria pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 Oktober 2024 dilandasi oleh motif politik.

Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov menilai pemerintah tidak menginginkan kebijakan ini mencoreng wajah di pengujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, kebijakan pengetatan BBM subsidi dinilai bakal berdampak kepada tingkat kepuasan masyarakat.

“Saat ini kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi relatif masih tinggi. Bahkan, klaimnya di atas 75% berdasarkan survei Kompas pada Juni,” ujar Abra kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (1/10/2024).

Menurut Abra, upaya untuk menjaga momentum ekonomi juga tidak bisa dijadikan sebagai alasan di balik pembatalan pengetatan kriteria pengguna BBM subsidi tersebut. Terlebih, tingkat inflasi umum khususnya dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi deflasi 0,12% pada September dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau secara month to month (mtm).