"Siskohat, sistem komputerisasi haji, tidak terjamin keamanannya, karena banyak pemangku kepentingan yang bisa mengakses sistem tersebut," ujar Nusron.
"Dan tidak ada audit berkala terhadap siskohat," ujar dia.
Pansus Haji juga melaporkan kembali soal temuan sebanyak lebih dari 3.000 orang yang berangkat haji tanpa menunggu antrean.
"Pansus Haji menemukan ketidakadilan dalam proses pemberangkatan jemaah haji," tegas dia.
Hingga pada akhirnya, Pansus Haji merekemondasikan sejumlah hal berkaitan dengan penyelenggaraan haji.
Rekomendasi Lengkap Pansus Haji 2024
1. Dibutuhkan revisi terhadap UU Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh dan UU Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.
2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam menetapkan kuota haji terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.
3. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peranan negara dalam fungsi kontrol dalam pelaksanaan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
4. Pansus haji mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti inspektorat jenderal Kemenag dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
5. Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengatur dan mengelola ibadah haji.
(ain)
