"Sebaiknya kalau menurut saya, hakim tentu menyampaikan aspirasi tanpa kemudian harus melakukan aksi aksi seperti itu," ujar Dasco.
Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menggelar cuti massal sebagai respon terhadap rendahnya apreasiasi terhadap para hakim dalam kurun 12 tahun terakhir. Mereka mengklaim para hakim mengalami sejumlah kesulitan mulai dari tempat tinggal hingga keuangan saat mendapat tugas di daerah.
Padahal, di sisi lain, para hakim dituntut untuk menjaga independensi atau kebal terhadap berbagai iming-iming dari pihak berperkara. Akan tetapi, dalam kehidupan pribadi, mereka berhadapan dengan kondisi kesulitan ekonomi.
Komisi Yudisial (KY) sendiri mengklaim sudah mengadu kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan, Jumat lalu. Mereka juga berencana menggelar pembicaraan dengan Mahkamah Agung, Kemenkeu, dan Bappenas untuk membahas tentang potensi perbaikan kesejahteraan hakim.
(mfd/frg)
