Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) membuka peluang melakukan pre-funding atau penerbitan utang di akhir tahun ini untuk pembiayaan APBN 2025, yang merupakan anggaran tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, pembiayaan utang pada 2025 dipatok pemerintah sebesar Rp775,9 triliun. Besaran tersebut tercatat naik Rp222,8 triliun atau 40,27% jika dibandingkan dengan outlook pembiayaan utang 2024 sebesar Rp553,1 triliun.

“Kita punya kesempatan menarik utang dalam hal pemenuhan tahun ini sudah selesai, kita juga bisa melakukan pre-funding,” tutur Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir dalam taklimat media di Serang, Banten, Kamis (26/9/2024).

Hal tersebut, kata Riko, didasari oleh keyakinan bahwa perekonomian Indonesia makin membaik pada akhir tahun ini sehingga biaya utang dipresentasikan yield atau imbal hasil menurun.

Riko menegaskan pihaknya akan memaksimalkan pemenuhan utang yang tersisa pada akhir tahun ini terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan pre-funding.