Apabila APBN bersifat kaku, kata Wahyu, maka pemerintah dapat kehilangan momentum untuk mencapai suatu tujuan utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya APBN yang kaku dapat menyebabkan beberapa kebijakan pemerintah baru menjadi tertunda.
“Belanja K/L yang cukup besar kita punya diskresi ketika sudah terbentuk, kita bisa fleksibel tadi mengalokasikan. Toh itu sesuai dengan tata kelola yang diatur di UU APBN,” katanya.
Meski demikian, Wahyu menyatakan fleksibilitas penganggaran tersebut tetap perlu mempertimbangkan mekanisme, aturan, dan payung hukum yang berlaku. Selain itu, transparansi penganggaran juga tetap dilaksanakan.
“Dalam transisi terkadang lembaganya belum sepenuhnya dibentuk, masih ada potensi pelebaran K/L, itu kalau kita tunggu sampai K/L terbentuk, malah kehilangan momentum kita,” tuturnya.
Secara lebih lengkap, berikut ini 7 program ‘quick win’ Prabowo yang telah disahkan dalam APBN 2025:
Program prioritas pertama yakni Makan Bergizi Gratis dianggarkan sebesar Rp71 triliun untuk pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Kedua, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dianggarkan sebesar Rp3,2 triliun dan akan disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkeu). Nantinya, pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga rontgen untuk pengecekan penyakit katastropik.
Program ketiga dianggarkan Rp1,8 triliun di Kemenkes untuk pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C di daerah serta sarana-prasarana dan alat kesehatannya.
Program keempat merupakan penuntasan TBC dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8 triliun. Nantinya, Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas anggaran ini.
Program quick win kelima yakni renovasi Sekolah dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Ketiga kementerian ini akan berkoordinasi terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.
Kelima, terdapat pula program sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, anggaran ini akan dimanfaatkan oleh ketiga kementerian untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat wilayah.
Keenam, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150.00 hektar. Anggaran untuk program ini dipatok sebesar Rp15 triliun yang akan disalurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp7,5 triliun dan Kementerian Pertanian (Kementan) Rp7,5 triliun.
(azr/lav)
