Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendesak militer Sudan dan pasukan paramiliter Pasukan Bantuan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) untuk kembali memberlakukan jeda kemanusiaan. Gencatan perlu dilakukan agar sdistribusi bantuanbisa berjalan dan evakuasi warga sipil bisa dilakukan. Diketahui pertempuran saat ini sudah memasuki hari ke-6 untuk memperebutkan objek vital di negara itu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, apabila jeda kemanusiaan tidak diberlakukan, evakuasi warga sipil khususnya warga negara asing yang terjebak konflik bersenjata akan sulit dilakukan. Dia menyebut saat ini belum ada satu pun negara yang berhasil mengevakuasi warganya untuk keluar dari Khartoum, Sudan. Oleh karena itu Menlu Retno sedang mengkoordinasikan teknis evakuasi dengan 5 perwakilan RI baik di Sudan dan sekitarnya.

Sebagai catatan, sejumlah bandara di negara tersebut mengalami kerusakan berat akibat pertempuran termasuk di antaranya adalah Bandara Internasional Khartoum. Beberapa hari lalu, sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Arab Saudi juga terimbas serangan pihak yang berkonflik.

"Saya sudah mencoba menghubungi menteri luar negeri Sudan melalui telepon tetapi belum ada jawaban. Direktorat Jenderal Aspasaf (Asia dan Pasifik) juga sudah berbicara dengan duta besar Sudan untuk Indonesia untuk memberitahukan bahwa menteri luar negeri Indonesia ingin bicara dengan menteri luar negeri Sudan," kata Retno dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (20/4/2023).

Selain itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York juga mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengambil langkah segera agar korban jiwa tidak terus berjatuhan. Saat ini tercatat sudah lebih 300 orang tewas dan 3.000 lainnya luka-luka akibat konflik bersenjata yang sudah berlangsung sejak 15 April 2023 itu.