“Mengenai IKN, untuk 2025 sebesar Rp 15 triliun saat ini, tapi bisa ditambah dari diskresi ruang presiden, menurut kebutuhan,” kata Thomas.
Thomas menyatakan anggaran Rp15 triliun tersebut tersebar pada dua Kementerian/Lembaga (K/L), yakni dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp9,11 triliun dan Otorita IKN Rp5,89 triliun.
Sebagai informasi, pagu anggaran IKN tercatat mengalami kenaikan Rp1,5 triliun per Agustus 2024 menjadi Rp44 triliun, padahal pada bulan sebelumnya pagu anggaran IKN tercatat sebesar Rp42,5 triliun.
Kenaikan tersebut setidaknya menjadi kenaikan yang kedua pada tahun ini, setelah pada konferensi pers Agustus lalu pagu anggaran IKN juga tercatat naik Rp2,5 triliun dari Rp40 triliun menjadi Rp42,5 triliun.
“Alokasi anggaran IKN [tahun] 2022 hingga 2024 Rp76,5 triliun terdiri atas 2022 Rp5,5 triliun, 2023 Rp2 triliun, di APBN 2024 Rp44 triliun dan khusus tahun ini realisasi Rp18,9 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBNKita, Senin (23/9/2024).
Sedangkan realisasinya, per Agustus 2024 tercatat telah terealisasi sebesar Rp18,9 triliun atau setara 43,1% dari pagu anggaran Rp44 triliun. Realisasi tersebut tercatat bengkak 68,75% dibanding realisasi bulan sebelumnya sebesar Rp11,2 triliun.
(azr/lav)
