Media mengklaim bahwa BPS dalam melakukan penghitungan data tidak melakukan penghitungan dengan benar, dan menghitung data orang-orang yang salah.
“Data BPS tidak menghitung martabat masyarakat desa terbawah. Apa artinya? Data BPS pemerintah menghitung orang yang salah. Pemerintah menghitung data-data orang-orang yang dieksploitasi” ucapnya.
Sebelumnya, BPS memang mengumumkan bahwa adanya penurunan terhadap masyarakat miskin dan ketimpangan di kalangan masyarakat. Namun, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi bertolak belakang dengan data ekonomi yang disebarkan oleh BPS.
Data deflasi dalam dua bulan berturut-turut, seolah mengatakan bahwa kondisi terkini perekonomian masyarakat kebanyakan yang ditengarai sedang mengalami tekanan daya beli. Badai PHK terhadap sejumlah pabrik tekstil yang bertumbangan, saat nilai tukar rupiah semakin menurun ke level terendah sejak April 2020.
Dalam laporan yang dirilis BPS pada tanggal 1 Juli 2024, BPS mengumumkan rasio gini yang menjadi ukuran ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin mengecil ke level terendah sejak perekonomian perlahan bangkit dari pasca pandemi. Dalam laporan, rasio gini Indonesia saat ini turun ke level 0,379 dari tahun lalu sebesar 0,388.
Pada saat yang bersamaan, BPS juga melaporkan bahwa angka kemiskinan turun. Tingkat kemiskinan per Maret 2024, sebesar 9,03% atau setara dengan 25,22 juta orang. Angka tersebut turun 0,33 poin presentasi dibanding tahun lalu, atau terjadi penurunan terhadap 680.000 kelompok miskin.
Garis kemiskinan juga sebelumnya sudah ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita per orang, naik 5,9% dibandingkan Maret tahun lalu.
(ain)
