Menurut Wijayanto, hal ini membuat investasi yang berkualitas, khususnya sektor manufaktur, enggan masuk Indonesia.
"Mereka (investor) lebih memilih negara tetangga," kata Wijayanto.
Maka itu, dia menyarankan pemerintahan baru untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan, yakni dengan menerima pandangan dari pelaku usaha, didasari dengan studi yang memadai, dan dibahas secara terbuka.
Selain kebijakan yang bersifat regulative, dia juga mengimbau pemerintah untuk mendorong kebijakan yang bersifat insentif. Misalnya insentif fiskal bagi sektor prioritas, termasuk industri manufaktur andalan, dan industri yang menciptakan lapangan kerja.
"Saat ini, sektor tersebut justru tidak mendapat perhatian, kalah dibandingkan sektor dengan margin gemuk dan tidak menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja, seperti minerba misalnya," kata dia.
Korea Selatan Patut Jadi Contoh
Wijayanto menjelaskan Korea Selatan merupakan contoh sukses negara yang berhasil keluar dari middle income trap. Melalui industrialisasi yang masif dengan dukungan penuh dari pemerintah.
Selain itu, Pemerintah Korsel juga termasuk paling rajin dalam membuka pasar bagi produknya, melalui perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) berbagai negara.
"Korea Selatan juga secara cerdas memanfaatkan dinamika politik global, misalnya saja terkait dengan China-Amerika Serikat (AS), China-Taiwan, dan China-Jepang," kata dia.
Tak hanya itu, Restoran Korea Selatan dan industri musik dan perfilman mereka juga merebak di berbagai dunia, tidak sedikit berkontribusi pada penerimaan negara.
"Hal itu juga sedikit banyak adalah kontribusi Pemerintah Korea Selatan yang rajin menciptakan kesempatan tersebut," tutur dia.
Aspek budaya, industri kreatif dan pariwisata Indonesia juga sangat postensial, tidak boleh dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Indonesia.
(lav/yns)
