“Kita tidak bisa tinggal diam dengan situasi di Myanmar saat ini. Kita harus melakukan sesuatu. Ini menunjukkan betapa mendesaknya keadaan yang sedang berlangsung di negara tersebut.”
Myanmar kini terperosok dalam kekacauan setelah satu dekade reformasi dan demokrasi yang rapuh. Konflik bersenjata antara gerakan perlawanan dan militer semakin meningkat. PBB menyatakan bahwa pemerintah militer telah meningkatkan aksi kekerasan untuk membungkam oposisi.
Aung San Suu Kyi, yang merupakan putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Aung San, telah ditahan selama 27 tahun dengan berbagai tuduhan, termasuk pengkhianatan dan pelanggaran hukum. Para pendukungnya berargumen bahwa tuduhan tersebut bermotif politik, bertujuan untuk menghalanginya dari kekuasaan. Militer, di sisi lain, bersikukuh bahwa semua proses hukum telah dilaksanakan secara adil.
Seorang sumber yang dekat dengan kasus hukum Suu Kyi mengungkapkan bahwa pengacara tidak memiliki akses untuk menyampaikan pesan kepadanya. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang dialaminya.
Paus Fransiskus menyatakan bahwa masa depan Myanmar harus didasarkan pada perdamaian dan penghormatan terhadap martabat serta hak-hak semua orang. “Masa depan [Myanmar] haruslah perdamaian yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan hak-hak semua orang,” ujarnya. Ini menekankan pentingnya demokrasi yang inklusif di negara tersebut.
Tuduhan terhadap Suu Kyi terkait penanganan krisis Rohingya juga turut mempengaruhi pandangan internasional terhadapnya.
Sejak 2017, ia kehilangan dukungan dari banyak pihak karena dianggap gagal menghentikan penindasan terhadap minoritas Rohingya. Penyelidikan genosida terhadap tindakan militer di Myanmar sedang berlangsung di PBB, dengan banyak laporan penganiayaan yang terus berlanjut di negara tetangga, Bangladesh.
(red)
