Walhasil, dengan diberlakukannya kebijakan syarat kandungan lokal yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak memfasilitasi kenaikan yang bertahap, ruang gerak industri baru makin dipersulit untuk berkembang secara kompetitif.
Insentif Fiskal
Selain itu, insentif fiskal yang tidak merata menjadi perhatian utama lainnya. Terlebih, sektor manufaktur yang berperan penting dalam mendorong industrialisasi justru dinilai tidak mendapatkan insentif yang memadai.
"Sementara sektor minerba justru dihujani dengan berbagai insentif," tekannya.
Dengan demikian, dia menilai Sri Mulyani seakan mengakui bahwa middle income trap disebabkan oleh kebijakan pemerintah sendiri.
Pasalnya, secara ketentuan, regulasi disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihak yang bisa mewakili pemerintah dalam menerbitkan regulasi di antaranya presiden, kementerian -termasuk Kementerian Keuangan-, dan pemerintah daerah.
"Middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Sebelum itu, Sri Mulyani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu dikelola secara baik, utamanya dalam pengalokasian pembangunan infrastruktur digital dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu kunci apabila Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Meski demikian, dia tetap mewaspadai jebakan kelas menengah yang biasanya menjangkit negara-negara yang tengah berupaya menuju menjadi negara berpendapatan tinggi. "Indonesia harus bisa menghindar dari middle income trap," tegasnya.
World Bank atau Bank Dunia melaporkan sebanyak 108 negara, termasuk Indonesia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan, menghadapi kendala serius yang dapat menghambat upaya mereka untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam beberapa dekade mendatang.
Hal ini tercantum dalam studi Bank Dunia yang menyediakan peta jalan komprehensif pertama untuk memungkinkan negara-negara berkembang keluar dari “middle-income trap” atau jebakan pendapatan menengah.
Mengacu pada studi dari 50 tahun terakhir, World Development Report 2024 : The Middle Income Trap, terungkap bahwa seiring negara-negara menjadi lebih kaya, negara tersebut biasanya mencapai jebakan sekitar 10% dari produk domestik bruto (PDB) tahunan AS per orang.
Nilainya setara dengan US$8.000 saat ini, angka itu berada di tengah kisaran yang diklasifikasikan Bank Dunia sebagai negara-negara berpenghasilan menengah.
(prc/wdh)
