Alasan terakhir perlunya Central Counterparty (CCP), lanjut Donny, merupakan salah satu inisiatif utama dalam peta jalan pengembangan pasar keuangan (BPPU) 2025, dan mendukung implementasi operasional moneter pro-market, sebagai bagian dari pendalaman pasar uang dan valas.
“Ini juga merupakan hasil kinerja antara otoritas, BI, Bursa Efek Indonesia [BEI] dan KPEI, serta bank yang akan menjadi pendiri CCP ini.”
Peluncuran Central Counterparty (CCP) tersebut nantinya akan dilakukan bersama para otoritas pelaku pasar, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian BUMN.
Selain itu, sebanyak 8 bank juga turut menjadi pemegang saham sekaligus penyedia pasar, diantaranya Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata, dengan suntikan modal seluruhnya mencapai Rp120 miliar.
Sementara Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang merupakan lembaga pemangku operasional CCP menyunting dana Rp200 miliar. Untuk BI, menyumbang modal sebesar Rp40 miliar.
Dua Peran Ganda Lembaga CCP
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengatakan bahwa pembentukan CCP tersebut dapat membuat pergerakan nilai tukar mata uang rupiah semakin stabil pada waktu mendatang.
Itu tecermin dari salah satu aspek yang dikembangkan dalam hadirnya Central Counterparty (CCP) adalah sentralisasi perdagangan instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) yang sebelumnya terdesentralisasi secara Over-The-Counter (OTC).
Dari kebijakan itu transaksi DNDF akan menjadi lebih efisien dengan risiko kredit dan volatilitas yang menurun. Sehingga, dapat meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar valas.
“Kami akan kembangkan untuk repo [repurchase agreement] sama DNDF. DNDF untuk kami jalankan dulu supaya membantu menstabilkan nilai tukar rupiah,” tutur Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, baru-baru ini.
Selain itu, diga juga mengeklaim CPP akan mampu menurunkan biaya utang pemerintah, karena transaksi repurchase agreement atau repo dilakukan melalui satu lembaga perantara, bukan secara bilateral antar bank.
Nantinya, Central Counterparty (CCP) sendiri akan bertindak sebagai lembaga yang mengumpulkan semua agunan berupa Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dalam pasar repurchase agreement (repo).
Dengan demikian, perbankan tidak lagi harus menjual SBN atau SRBI yang dimiliki dengan harga yang lebih murah atau melakukan repo dengan bunga yang tinggi, sebagai bagian persaingan pasar.
“Ujungnya kami akan turunkan biaya utang pemerintah karena SBN yang selama ini dimiliki sendiri oleh bank paling repo satu conter ini di pool sehingga SBN dijadikan agunan untuk repo dan suku bunga SBN yieldnya akan lebih rendah karena bank-bank yang perlu likuiditas tak perlu jual SBN-nya, bisa repo untuk penuhi kebutuhan,” ucap Perry.
Dia juga menegaskan bahwa CCP akan membuat para pelaku pasar menggunakan infrastruktur yang sama dalam bertransaksi tidak sendiri-sendiri antar pelaku pasar. Serta, risiko kreditnya dapat menjadi rendah karena transaksi bersifat tersentralisasi.
(wep)
