Dakwaan terhadap Iswaran, yang juga mantan anggota partai yang berkuasa itu, menjadi ujian bagi partai yang sejak lama menggantungkan diri pada mendirikan pemerintahan yang bersih untuk terus menjadi pemenang Pemilu Singapura sejak merdeka pada 1965.
Penyelidikan terhadap Iswaran terungkap ketika Lee Hsien Loong, perdana menteri saat itu, memerintahkannya mengambil cuti. Dia kemudian ditangkap bersama dengan raja properti, Ong Beng Seng.
Iswaran dikenai dakwaan pada Januari karena diduga menerima hadiah dari Ong, seperti tiket menonton pertunjukan musikal di London. Ong sendiri hingga kini belum dikenai dakwaan.
Iswaran yang dikenal sebagai pembawa ajang Formula 1 ke Singapura merupakan menteri pertama yang terjerat kasus korupsi sejak 1986. Saat itu Menteri Pembangunan Nasional Teh Chean Wang diselidiki karena menerima suap.
Pada kasus Iswaran ini, sebagian dakwaan terkait hubungannya dengan Ong yang memiliki hak penyelengaraan Grand Prix Singapura dan ketua promotor ajang ini.
Dakwaan itu mencakup Iswaran menerima tiket pertandingan sepak bola Liga Inggris dan ikut dalam pesawat jet pribadi milik Ong serta menerima sejumlah tiket balap mobil Formula 1 Singapura.
Menteri Perdagangan dan Industri Singapura telah mengatakan tidak ada indikasi bahwa kontrak F1 merugikan pemerintah dan akan mempelajari ulang kesepakatan itu. Seorang juru bicara kementerian mengatakan kajian itu masih berjalan.
Selain itu, dalam dakwaan di pengadilan Maret lalu, Iswaran dituduh menerima barang mewah bernilai hampir S$19 ribu yang meliputi satu botol minuman beralkohol, sepeda Brompton, dan satu set tongkat golf dari seorang direktur perusahaan terkait dengan kontrak pembangunan satu stasiun kereta. Direktur perusahaan itu hingga kini belum dikenai dakwaan.
Meski menurut jadwal Pemilu harus dilakukan selambatnya November 2025, pesta politik ini bisa dilaksanakan lebih cepat karena menurut para pengamat, Perdana Menteri Wong berusaha mendapatkan mandat lebih awal sebelum ketidakpastian ekonomi berdampak lebih besar pada Singapura.
Partai Aksi Rakyat meraih kinerja terburuk pada 2020, meski memenangkan 89% kursi parlemen, sebagian karena kekhawatiran pada perekonomian.
Terkait isu korupsi, Wong mengatakan pada Januari bahwa pandangan negara itu untuk mempertahankan pemerintah yang bersih "tidak bisa diganggu gugat."
"Itu adalah bagian dari DNA kita," kata Wong. "Tidak boleh ada kompromi, tidak ada pengendoran, tidak ada kebohongan soal ini, berapa pun harga politiknya."
(bbn)
