Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan pemerintah telah mengantongi penerimaan pajak Rp1.196 triliun sampai Agustus 2024, atau merosot 4% (year-on-year/yoy) dibanding penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp1.246 triliun.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan kinerja penerimaan pajak berada di level 60,16% dari target pemerintah sampai akhir tahun ini.

Berdasarkan capaian per kelompok pajak, pajak penghasilan atau PPh non-migas tercatat Rp665,52 triliun atau 62,58% dari target, kinerjanya merosot 2,46% (yoy).

"Hal ini terjadi akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama sektor terkait komoditas," ujar Thomas dalam Konferensi Pers APBNKita, Senin (23/9/2024).

Tak hanya itu, penerimaan dari PPh Migas juga anjlok 10,23% menjadi Rp44,45 triliun pada Agustus 2024. Angka ini 58,2% dari target pemerintah. Thomas menjelaskan hal ini terjadi akibat penurunan lifting minyak bumi.

Selanjutnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM tercatat Rp470,81 triliun atau 58,03% dari target, dengan pertumbuhan tahunan 7,36%. Kemudian, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya Rp15,76 triliun atau 41,78% dari target. Angkanya melonjak hingga 34,18% karena percepatan pemindahbukuan PBB Migas.

Secara keseluruhan, pemerintah mengantongi pendapatan negara sebesar Rp1.777 triliun sampai Agustus 2024, atau merosot 2,5% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara persentase, pendapatan negara ini tercatat 63,4% dari target pemerintah sepanjang tahun ini.

Dalam presentasi kinerja bulanan APBN terakhirnya sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani berharap kinerja pendapatan negara sampai akhir tahun akan sesuai target pemerintah, meskipun situasi ekonomi saat ini tidak ringan, seperti pada pos penerimaan pajak badan yang melesu akibat kontraksi ekonomi.

(lav)