“Pertimbangan untuk melakukan kembali dan menggunakan kembali PDNS 2 Surabaya karena kita konfirmasi dengan para tenant dari Kementerian/Lembaga bahwa PDNS Surabaya masih berkeinginan untuk menyimpan data di PDNS 2 Surabaya,” katanya.
Pertimbangan penggunaan kembali pusat data yang sebelumnya mengalami serangan ransomware tersebut salah satunya adalah adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) apabila menggunakan server lain, atau membangun pusat data di lokasi berbeda.
“Alasannya keterbatasan SDM dalam pengaturan aplikasi dan pemindahan data jika harus dipindahkan ke data center lainnya” ungkapnya.
Dikarenakan sebelumnya pusat data tersebut pernah mengalami serangan siber, pemerintah merencanakan untuk membangun sistem backup data yang berada di Cold Site PDNS Batam, dengan kapasitas sebesar 4 Petabyte (PB). Saat ini, pemerintah sudah melakukan backup data sebesar 960 Terabyte (TB) di sistem Cold Site tersebut.
“Untuk mencegah kejadian serupa, kita telah tingkatkan sistem backup data yang berada di Cold Site Batam, kami laporkan bahwa kapasitas storage Cold Site Batam saat ini sebesar 4 PB, dengan total yang sudah tergunakan 960 TB” kata Nezar.
Selain memanfaatkan sistem backup, pemerintah juga kini berfokus pada penambahan tenaga profesional yang ditingkatkan untuk membantu pengelolaan keamanan siber di PDN maupun PDNS.
Atas hal tersebut pemerintah juga akan menerapkan pelatihan yang intensif bagi para administrator sistem serta operator PDNS dan operator tenant.
“Kita lakukan peningkatan kapasitas SDM seiring dengan serangan ini, kami menyadari betapa pentingnya kapasitas tenaga profesional yang terlibat dalam pengelolaan keamanan siber di PDNS dan operator tenant, oleh karena itu pelatihan dan intensif bagi administrator sistem dan operator pdns dan operator tenan dilakukan secara berkala,” tuturnya.
Pusat Data Lumpuh, Sistem Keamanan Digital RI Rapuh
Meski telah diputuskan membangun ulang sistem di PDNS 2 Surabaya, Nezar mengaku pihaknya masih menemui hambatan anggaran. Ketersediaan dana Rp257 miliar untuk operasional belum mencukupi dari keperluan anggaran Rp542 miliar.
“Operasional PDNS Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran,” jelas dia. Bahkan untuk keperluan anggaran untuk tahun 2025 jumlahnya Rp486 miliar, sementara dana yang dialokasinya hanya Rp27 miliar. “Saat ini hanya tersedia sebesar RP27 miliar atau sekitar 5,6%,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi kerap menolak menyampaikan pembaruan terkini usai terjadinya insiden peretasan terhadap PDNS 2 Surabaya. Peretasan yang terjadi di PDNS 2 Surabaya, sebelumnya juga berimbas terhadap 162 instansi yang menggunakan pusat data tersebut.
“Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang terdampak,” ujar Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.
Peretasan yang terjadi di PDNS 2 Surabaya juga menjadi salah satu penyebab mundurnya pejabat Kominfo, yaitu Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani sebagai bentuk tanggung jawabnya atas peretasan yang terjadi pada pusat data tersebut.
-Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi.
