"Saya enggak ahli ikan, saya kan perdagangan. Tanya ahli ikan lah," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Zulhas juga mengatakan hal yang sama saat ditemui di di Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).
Zulhas mengungkap alasan lembaganya mengeluarkan dua peraturan baru yang menjadi kunci membuka kembali keran ekspor pasir laut. Akan tetapi, dia berdalih hanya menjalankan tugas sebagai lembaga eksekutif yang mengurus sektor ekspor dan impor.
Kemendag sebelumnya menerbitkan Permendag No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No. 21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Kedua Permendag tersebut telah disahkan pada 29 Agustus 2024 dan akan berlaku setelah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyebut peraturan ini tak terlepas dari upaya Kemendag dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah atau PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Revisi dua Permendag ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah No. 26/2023 serta merupakan usulan dari KKP sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut," kata Isy mengutip dari siaran pers Kemendag, Selasa (10/9/2024).
Dia juga menekankan ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri, di mana menurutnya pengaturan ekspor pasir laut ini dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.
Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
Untuk diketahui, pada PP No. 26/2022, diatur tentang ekspor pasir laut. Hal ini sempat menjadi pro dan kontra. Sementara itu, negara yang diketahui paling getol mengimpor pasir laut adalah Singapura, yang saat itu tengah gencar didekati pemerintah untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun KKP menepis tudingan yang menyebut dibukanya keran ekspor pasir laut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masuknya investasi Singapura ke IKN.
(prc/wdh)
