Ia juga menyatakan pemerintah perlu mencermati bonus demografi yang akan timbul dengan baik agar penduduk usia muda dapat dioptimalkan demi berkontrobusi terhadap perekonomian.
Tantangan berikutnya yakni, keseimbangan inovasi teknologi dengan risiko yang timbul. Perry menyebut pesatnya perkembangan digital perlu direspon dengan manajemen risiko siber dan perlindungan data pribadi yang optimal.
“Oleh karena itu untuk menjawab tantangan ini transformasi digital baik di pusat maupun di daerah perlu harus kita sinergikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menggabungkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPD menjadi di bawah naungan pemerintah daerah (Pemda).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa berdasarkan peta jalan penguatan BPR akan terdapat banyak aksi konsolidasi guna memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar, salah satunya dengan meleburkan BPR dan BPR menjadi naungan Pemda.
“Kami juga sudah bicara ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seluruh BPR akan betul-betul berfungsi secara optimal, beri dukungan UMKM di daerah. Akan ada sinergi BPD dan BPR di Pemda,” kata Dian dalam konferensi pers RDK Bulanan Mei, Senin (10/6/2024).
OJK juga telah meluncurkan peta jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S) 2024-2027. Peta jalan ini memiliki tiga aspek penting, yakni penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, dan penguatan tata kelola.
(azr/lav)
