Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jebakan kelas menengah atau middle income trap biasanya muncul dalam bentuk regulasi-regulasi yang membuat perekonomian menjadi sulit, yang pada akhirnya mempersulit hidup masyarakat.

Sri Mulyani seakan mengakui bahwa middle income trap disebabkan oleh pemerintah sendiri. Pasalnya secara ketentuan, regulasi disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihak yang bisa mewakili pemerintah dalam menerbitkan regulasi di antaranya presiden, kementerian --termasuk Kementerian Keuangan--, dan pemerintah daerah.

“Middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Rakornas P2DD di Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sebelum itu, Sri Mulyani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dikelola secara baik, utamanya dalam pengalokasian pembangunan infrastruktur digital dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebab menurutnya hal tersebut merupakan salah satu kunci apabila Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045.