Menurut pemerintah besaran tersebut jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pasalnya, pada 2022 rasio belanja negara terhadap PDB Thailand tercatat sebesar 18,3%, sementara Filipina tercatat sebesar 21,9%.
“Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan,” tulis pemerintah.
Lebih lanjut kebijakan moneter masih menghadapi sejumlah tantangan utamanya dalam menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas pasar global, terutama komoditas pangan dan energi.
Kondisi tersebut juga diperparah dengan kondisi ketidakpastian ekonomi dan politik global yang terjadi.
“Kondisi ini berdampak pada naiknya risiko tekanan inflasi dan nilai tukar, sehingga kebijakan moneter cenderung lebih ketat untuk menahan risiko ketidakstabilan harga domestik,” sebagaimana tertulis dalam lampiran UU itu.
Sebagai informasi, UU Nomor 59 tahun 2024 merupakan pembaruan dari aturan sebelumnya yakni UU Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025.
RPJPN 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun mendatang dengan tujuan akhir mencapai visi Indonesia emas 2045 yang dilakukan dengan delapan misi pembangunan.
“Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 17 arah pembangunan, dengan 45 indikator utama pembangunan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini,” bunyi ayat 3 pasal 4.
Pemerintah menetapkan lima indikator sasaran visi Indonesia emas 2045 yang perlu dicapai, yakni:
- Pendapatan per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat
- Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi 0 bersih
(azr/lav)
