Dwi meminta WP juga ikut menjaga datanya, salah satunya dengan secara berkala mengubah sandi, memperbarui antivirus. Kemudian, "menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data."

Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terkait keamanan data, khususnya DJP, institusi di bawah naungan Kemenkeu yang diduga mengalmi kebocoran.

Dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan media lokal, Jokowi menyampaikan bahwa kasus kebocoran data terjadi di setiap negara. "Data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, penyimpanan data juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," kata Jokowi.

Diketahui sebelumnya sebuah akun di forum ilegal para hacker menampilkan penawaran data utuh 2 Giga Byte (GB), atau data kompresi 500 Mega Byte (MB) berisi nama, NIK, NPWP, Alamat, Email, Kontak Ponsel, Identitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kanwil, Jenis Wajib Pajak (WP), Status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam sebuah tangkapan layar yang dibagikan Teguh Aprianto, melalui medsos X, diketahui hacker klaim memiliki total 6.663.379 data dengan penawaran US$10.000. Akun pengunggah 6 juta pembayar pajak Indonesia ini punya reputasi baik dan mulai aktif di forum pada bulan Juni 2023.

(wep)