Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengutarakan berulangnya kasus kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah ini, salah satunya yang terbaru adalah bocornya data NPWP, kian menambah catatan panjang kegagalan perlindungan data pribadi sektor publik.

Sekaligus menjadi peringatan terhadap kesiapan sektor publik menjalankan seluruh standar kepatuhan pelindungan data pribadi, dalam kapasitas mereka sebagai pengendali data.

ELSAM juga mencatat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia terkait persoalan kebocoran data.

Pertama, berdasarkan Pasal 4 UU PDP, data keuangan pribadi merupakan bagian dari data spesifik atau sensitif, yang dalam pemrosesannya masuk kategori berisiko tinggi, karena terdapat risiko moneter yang dapat berdampak pada kerugian finansial dari pemrosesan data ini, sehingga membutuhkan tingkat pengamanan yang lebih tinggi. Dengan risiko tersebut, apabila terjadi kebocoran data sensitif, maka risiko kerugian yang mungkin dialami oleh subjek data juga lebih besar.

Apalagi insiden ini diduga mengungkap beberapa elemen data sekaligus, yang memungkinkan diambil alih oleh pihak lain, untuk melakukan autentikasi dan verifikasi layanan yang digunakan oleh subjek data, termasuk layanan keuangan.