Hal tersebut, lanjutnya merupakan esensi fungsi keuangan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara yakni terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
“APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia menyatakan APBN 2025 disusun melalui proses pembahasan yang menurutnya transparan, terbuka, dan konstruktif.
“Ini menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat, dengan check and balances, keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan, namun kesepakatan tetap dapat diwujudkan,” katanya.
Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan UU APBN 2025 yang merupakan anggaran tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terdapat 8 fraksi yang terdiri atas PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, Pan, dan PPP menyetujui RUU APBN 2025 untuk disahkan menjadi UU.
Sementara itu, satu fraksi yakni PKS, menyetujui atau menerima dengan catatan atas RUU APBN 2025 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna hari ini, Kamis (19/9/2024) untuk disahkan menjadi UU.
“Kami tanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU APBN 2025 dapat disetujui untuk disahkan jadi UU?,” tanya Lodewijk dalam rapat itu. ‘Setuju,” disambut jawaban peserta rapat.
(azr/lav)
