Jakarta - PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi.

PKS ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024, sebagai upaya menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi. 

Penandatanganan dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa 17 September 2024, oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dengan disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menekankan penerapan ekonomi hijau dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mampu membawa Indonesia mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat.

Karena itu, Vivi mengungkapkan, kemitraan strategis menjadi sangat penting, baik dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia. “Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina untuk kita sama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” pungkas Vivi.