Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membahas mengenai posisi Sri Mulyani di kabinet pemerintahan baru.

“Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa, baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet. Tidak ada sama sekali,” kata Thomas di kantornya, Rabu (11/9/2024).

Ia menjelaskan pertemuan tersebut utamanya membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Rancangan APBN 2025.

“Kita bicara substansi APBN,” ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani juga sempat menyatakan akan mengandalkan Wamenkeu II Thomas Djiwandono dalam merevisi format pembahasan anggaran negara 2025 sesuai keinginan Banggar DPR.

“Kalau concern-nya Pak Dolfie jawaban singkatnya nanti pemerintahan baru, kita akan sampaikan. Kalau Kementerian Keuangan saya ada Wamen II Pak, saya sampaikan ke Wamen II,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja Banggar bersama Pemerintah, Selasa (17/9/2024).

Pada awalnya, Anggota Banggar Dolfie O.F.P mempertanyakan perbedaan format anggaran K/L saat dilakukan pembahasan dengan komisi-komisi di DPR RI. Menurut dia, seharusnya para K/L dan komisi-komisi DPR membahas rincian anggaran K/L dengan format yang seragam.

Menanggapi sanggahan Dolfie, Bendahara Negara menyatakan Presiden terpilih dan kabinetnya merupakan pihak yang akan menjalankan catatan yang diberikan oleh Banggar DPR.

Atas dasar itu, Bendahara Negara menyampaikan bahwa kekhawatiran Dolfie merupakan tugas dan wewenang dari Pemerintahan baru untuk membenahinya.

Namun secara khusus di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menyatakan akan menyampaikan catatan tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono.

“Disini juga ada koalisi, koalisi juga tahu, nanti kesepakatan politik yang nanti kita terjemahkan dalam mekanisme kerja anggaran kita,” pungkas Sri Mulyani.

(azr/lav)