Di sisi lain, harga komoditas cenderung volatil di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi global. Indeks PMI manufaktur di berbagai negara juga berada dalam jalur kontraksi. Beruntungnya, neraca perdagangan Indonesia tetap surplus dalam 52 bulan berturut-turut.
"Oleh karena itu, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif," ujar Sri Mulyani.
Dalam Rancangan APBN 2025, pemerintah mengaku tetap waspada terhadap berbagai risiko, seperti tensi global geopolitik, bahkan terjadinya perang. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, kelesuan ekonomi Eropa, serta dinamika dan arah kebijakan ekonomi politik di AS pasca-Pemilu.
"Tajamnya fragmentasi global diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan perang investasi yang makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia," kata dia.
(lav)
