Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mendesak pemerintah untuk mewaspadai gelombang pengangguran akibat Pemutusan Hak Kerja (PHK) yang terjadi sepanjang 2024.

Hal tersebut Said sampaikan ketika memaparkan indikator pembangunan 2025 di Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2025, hari ini Kamis (19/9/2024).

“Atas sejumlah indikator diatas Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain pemerintah perlu mewasapadi gleombang penganguran akibat pemutusan kerja yang terjadi sepanjang 2024 sebanyak 32.064 pekerja dan hampir separuhnya di sektor tekstil,” tutur Said dalam rapat tersebut.

Selain mewaspadai PHK yang terjadi di industri tekstil, Said juga mendesak pemerintah memperhatikan tren pengangguran yang meningkat pada kelompok kerja paruh waktu.

Lebih lanjut, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Said menyebut per Februari 2024 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,03%. Ditelisik lebih rinci, terdapat kesenjangan tingkat kemiskinan pada penduduk pedesaan yang tercatat 11,79% dan perkotaan sebesar 7,09%.