Menurutnya, pemerintah tetap memiliki keinginan pengembangan EBT dapat diakselerasi melalui berbagai insentif yang ada.
“Itulah skenario-skenario nanti penggunaannya nilai ekonomi karbonnya seperti apa, isu besarnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Eniya mengatakan proses pembahasan RUU EBET sudah selesai, baik dalam forum rapat Panitia Kerja (Panja) maupun forum Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Namun, masih terdapat satu substansi yang sudah dibahas, tetapi belum disepakati yakni mengenai substansi Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan.
Eniya menggarisbawahi terdapat kekhawatiran liberalisasi dalam skema PBJT atau sewa jaringan, di mana badan usaha bisa mengalirkan listrik secara langsung ke masyarakat hanya dengan menyewa transmisi milik PLN.
“Itu tidak ada [liberalisasi], jadi ini sudah kita silang, kalau ada sumber yang mau menjual ke konsumen PLN tidak boleh, di wilayah usaha PLN tidak boleh, menjual di wilayah usaha lain langsung ke pelanggan tidak boleh,” ujarnya.
(dov/wdh)
