"Jadi dong [diberlakukan]. Kalau enggak, gimana? Kalau enggak tepat sasaran, kan tadi udah jelas, data semuanya ngomong, subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Maksudnya kita biarin, kita untuk menuju, yang tadi Pak Sugeng [Ketua Komisi VII DPR RI] menyatakan kan, idealnya adalah subidi langsung," jelasnya.
"Idealnya, sampai ke sana, nanti yang disubsidi orangnya, harganya sama. Itu targetnya yang sangat ideal. Jadi ada perlu suatu tahapan untuk menuju sana," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwato menyarankan agar hanya kendaraan roda dua dan kendaraan umum—baik untuk transportasi penumpang maupun barang — yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
"Volume BBM kita hampir 60% dikonsumsi motor Pertalite. Kita masih subsidi sebagian besar pengguna BBM, ini enggak ada bedanya subsidi dan kompensasi. Toh ujung-ujungnya pakai uang rakyat juga. Sekarang putuskan saja yang boleh pakai BBM subsdi [adalah] motor atau kendaraan umum," kata Sugeng.
Sugeng juga menyoroti, dengan pendapatan per kapita masyarakat yang masih di bawah US$7.000 per tahun, Indonesia masih memerlukan subsidi energi. Hal ini untuk menjaga stabilitas inflasi dan menekan angka kemiskinan.
"Kebijakan energi atau subsidi harus kepada orang bukan ke barang. [Untuk] mencapai ideal adalah melalui transisi," sambungnya.
Dengan demikian, Sugeng mengingatkan Indonesia harus mampu mengidentifikasi dan mendistribusikan subsidi dengan lebih tepat. Salah satu mekanisme yang dia usulkan adalah pemberian kupon subsidi kepada masyarakat yang berhak, sehingga harga barang tetap sama, tetapi distribusi subsidi lebih terarah.
"Dengan kupon, orang [yang berhak] bisa membeli, sementara harga barang itu sama. Lantas sekarang bagaimana agar tidak serta-merta menghantam situasi mereka," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi di tengah santernya kabar rencana pengaturan distribusi BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Solar, dalam waktu dekat.
Dalam kaitan itu, Bahlil kembali menegaskan aturan mengenai mekanisme distribusi BBM bersubsidi masih terus dibahas pemerintah. Dia pun menargetkan aturan tersebut juga belum akan rampung dalam waktu dekat.
"Untuk mengangkut BBM bersubsidi, kita sekarang lagi dalam pembahasan aturannya. Jadi belum ada aturan itu, dan belum ada diterapkan ya. Masih dalam pembahasan. Saya pikir satu, dua pekan ini belum ada [penerbitan aturannya]," ujarnya ditemui usai rapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
"Jadi, jangan berspekulasi dahulu karena aturannya masih dibahas," tegas Bahlil.
(dov/wdh)
