Di samping itu, dia melihat fenomena menarik juga terjadi di daerah-daerah pertambangan, di mana permintaan Solar bersubsidi terus meningkat.
Harga Solar bersubsidi Rp6.500 per liter, sedangkan bahan bakar diesel nonsubsidi mendekati Rp9.000 per liter. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dan memperkuat pentingnya kebijakan subsidi yang lebih adil.
Pakai Kupon
Dengan demikian, Sugeng mengingatkan Indonesia harus mampu mengidentifikasi dan mendistribusikan subsidi dengan lebih tepat. Salah satu mekanisme yang dia usulkan adalah pemberian kupon subsidi kepada masyarakat yang berhak, sehingga harga barang tetap sama, tetapi distribusi subsidi lebih terarah.
"Dengan kupon, orang [yang berhak] bisa membeli, sementara harga barang itu sama. Lantas sekarang bagaimana agar tidak serta-merta menghantam situasi mereka," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi di tengah santernya kabar rencana pengaturan distribusi BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Solar, dalam waktu dekat.
Dalam kaitan itu, Bahlil kembali menegaskan aturan mengenai mekanisme distribusi BBM bersubsidi masih terus dibahas pemerintah. Dia pun menargetkan aturan tersebut juga belum akan rampung dalam waktu dekat.
"Untuk mengangkut BBM bersubsidi, kita sekarang lagi dalam pembahasan aturannya. Jadi belum ada aturan itu, dan belum ada diterapkan ya. Masih dalam pembahasan. Saya pikir satu, dua pekan ini belum ada [penerbitan aturannya]," ujarnya ditemui usai rapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
"Jadi, jangan berspekulasi dahulu karena aturannya masih dibahas," tegas Bahlil.
Dia pun menolak mengklarifikasi mengenai spekulasi kriteria kendaraan yang bakal dilarang dan diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Dia hanya menggarisbawahi bahwa BBM bersubsidi akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima.
"Semuanya nanti kita umumkan, yang jelas BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi, tepat sasaran. Jangan orang seperti saya diberi BBM subsidi dong, enggak fair. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memang layak mendapatkan," pungkasnya.
Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bakal melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo untuk memutuskan ihwal upaya agar penyaluran BBM bersubsidi bakal lebih tepat sasaran.
"[Sosialisasi] ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden [Joko Widodo], baru nanti diputuskan oleh Presiden," ujar Luhut saat ditemui di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).
(prc/wdh)
