Dito menambahkan, untuk terkait permasalahan venue, ia mengakui bahwa ada beberapa venue yang belum siap 100%, namun semuanya sudah bisa digunakan untuk pertandingan.
“Seperti venue Volly memang belum 100% jadi tapi sudah bisa digunakan, yang belum bisa digunakan adalah akses jalan di belakangnya, karena akses utama saat itu sedang proses sterilisasi, tapi sekarang jalan belakangnya sudah dikerjakan langsung oleh PUPR dan bisa digunakan,” ujar Dito.
Dito juga menanggapi persoalan yang baru-baru saja terjadi, yaitu atap venue ada yang roboh saat hujan.
“Dan ada kejadian atap roboh di venue tembak, karena ada cuaca ekstrem yang debit hujan di atas 100, alhamdulillah saat kejadian bukan saat pertandingan, dan bukan tempat tanding, tapi tempat atlet menunggu, dan sudah langsung proses perbaikan oleh PUPR,” ungkap Dito.
Masa Depan PON
PON merupakan perhelatan olahraga yang digelar 4 tahun sekali. PON memiliki 76 cabang olahraga yang terdiri dari 65 cabang olahraga inti dan 11 cabang olahraga ekshibisi.
“Bukan mau membela pemerintah daerah, kalau ada 1 sampai 5 venue yang memang tidak sempurna kami harap maklum. Tapi kita tanggung jawab dan tindak tegas agar venue segera dirampungkan dan sempurna digunakan,” tambah Dito.
Menteri Dito mengutarakan proses pemilihan tuan rumah bukanlah ditangan pemerintah pusat. Sehingga ia berharap kedepannya agar PON berjalan dengan baik, diperlukan pembicaraan lebih mendalam lagi.
“Kami pun berharap ke depan, khususnya terkait PON ini harus ada evaluasi yang konperhensif. Karena PON diatur undang-undang, saya rasa ini harus secara seksama membahas ke depannya, agar porsi lebih pasti, kewenangan tanggung jawabnya bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Dito.
“Contohnya dalam penentuan tuan rumah, pemerintah pusat tidak terlibat itu prosesnya ditangan KONI. Ini saya sampaikan kenyataan pahit, saya tidak ingin kedepannya PON ini menjadi suatu hal yang membebani,” tambah Dito.
Jika dilihat kebelakang, beberapa kota penyelenggara PON, setiap venue banyak yang terbengkalai. Seperti di Kalimantan Timur, Riau, hingga Jawa Barat.
“Kita lihat kebelakang beberapa PON bisa dimanfaatkan dengan baik, saya rasa Kaltim tidak bisa, Riau sangat menyedihkan, Jaka Baring posisi masih bertahan tapi pemerintah Sumsel sering curhat, Jabar lumayan aman tetapi tidak semuanya. Papua, untuk itu kita kedepan harus ada tindakan yang konfkrit untuk memastikan keberlangsungan venue di Papua, makanya ini bisa bukan PON terakhir tapi lebih baik,” ungkap Dito.
Karena hal itu, Menteri Dito berharap bisa duduk bersama legilatif dan KONI untuk membicarakan ini.
“Kalau tidak ada potensi keberlanjutannya, lebih baik terima fakta kurangi cabor dan pindah lokasi tuan rumah, ini kewenangan tidak dimiliki kami. Semoga kedepan ini tata kelola bisa duduk bersama, pemerintah, Legislatif dan KONI akan bicara hati ke hati bagaimana jangan sampai perhelatan PON menjadi petaka di kemudian hari,” kata Dito.
“Untuk PON Aceh-Sumut saya ambil semua tanggung jawab, saya tidak salahkan siapa-siapa,” tutupnya.
(spt)
