Pergeseran Kontur
Melky menekankan bila eksploitasi pasir laut terus menerus dilakukan, kontur dasar laut akan berubah sehingga memengaruhi pola arus dan gelombang pantai, serta mempercepat penurunan garis pantai yang pada akhirnya dapat menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam.
"Bahkan, pulau-pulau kecil, yang sudah menanggung derita akibat penambangan mineral lain dan krisis iklim, juga dipertaruhkan. [...] Ini belum termasuk abrasi hingga intrusi air laut," ungkapnya.
Dia pun mengingatkan bahwa larangan ekspor pasir laut sebenarnya sudah diberlakukan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 33/2002. Namun, kebijakan ini kemudian dibuka kembali oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kebijakan ekspor sedimen pasir laut yang kontroversial ini makin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 dan Permendag No. 21/2024 yang mengatur lebih lanjut tentang ekspor barang, termasuk pasir laut.
Keputusan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama para pegiat lingkungan dan masyarakat pesisir yang khawatir akan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
Bahkan, Melky menduga, kebijakan pembukaan ekspor pasir ini didorong oleh kepentingan pihak tertentu yang terlibat dalam proses ini, termasuk kemungkinan adanya tukar guling antara kepentingan Singapura dengan proyek ambisius pemerintah Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Singapura berkepentingan dengan pasirnya, Jokowi berkepentingan dengan investasi Singapura di IKN, proyek ambisius Jokowi."
Namun, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menapik isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada sangkut-paut antara kebijakan pemerintah yang membuka gembok ekspor pasir laut dengan adanya rencana investasi dengan Singapura.
Dalam kaitan tersebut, Luhut sebelumnya diketahui memang mendorong produsen tenaga surya dan rantai pasok atau supply chain China untuk mendirikan pabrik di Indonesia.
Permintaan tersebut dibuat karena Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang besar, yakni sebesar 3000 gigawatt (GW), serta menimbang permintaan signifikan dari negara tetangga seperti Singapura sebesar 11 GW hingga 2035.
"Ah enggak ada urusan [ekspor pasir laut dengan investasi panel surya]. Panel surya itu gini, dia [Singapura] mau impor energi biru dari kita, tetapi kita juga punya kepentingan, supaya industri solar panel kita jalan. Kita punya silika, sekarang kita bantu dan itu proyek kira kira US$20 miliar, mungkin lebih," jelas Luhut ketika ditemui dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).
Ekspor pasir Laut, kata Luhut, telah dipikirkan secara betul-betul oleh pemerintah, di mana menurutnya ekspor yang diperbolehkan sebenarnya adalah komoditas sedimen di laut, dengan salah satu tujuannya adalah untuk keselamatan pelayaran kapal.
"Iya betul [pernah distop ekspor pasir laut], tetapi sekarang kita hitung betul. Jadi kalaupun mau betul dilakuin [dibuka ekspornya] itu sebenarnya itu sedimen. Jadi tadi sedimen yang harus didalamkan, karena kalau tidak, kapal bisa nyangkut di sana. Jadi kita betul-betul teliti dan teknologi sekarang kita akan bisa mengawasi dengan tertib," tegasnya.
Untuk diketahui, belum lama ini Kementerian Perdagangan membuka kembali keran ekspor pasir laut.
Hal ini menyusul diterbitkannya dua Permendag No. 22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No. 21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Adapun, jenis pasir laut yang boleh diekspor tersebut diatur dalam Permendag No. 21/2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.
Diketahui, pada PP sebelumnya, yakni PP No. 26/2023 yang di dalamnya diatur tentang ekspor pasir laut. Hal ini sempat menjadi pro dan kontra.
Sementara itu, negara yang diketahui paling getol mengimpor pasir laut adalah Singapura, yang saat itu tengah gencar didekati pemerintah untuk berinvestasi di IKN.
Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menepis tudingan yang menyebut dibukanya keran ekspor pasir laut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masuknya investasi Singapura ke IKN.
(prc/wdh)
