Indeks kedalaman kemiskinan Halmahera pada 2023 tersebut melampaui nilai rata-rata nasional sebesar 1,53 poin. Ini menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan di Halmahera Tengah relatif tinggi.
Adapun, indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Makin besar indeksnya, jurang kemiskinan di daerah tersebut makin dalam.
Berdasarkan laporan Jatam, angka kemiskinan dan kedalaman kemiskinan tersebut tercatat ketika ruang Maluku Utara memiliki 127 izin usaha tambang dengan luas konsesi mencapai 655.581,43 hekatre (ha).
“Nah, artinya apa? Artinya kue ekonomi yang naik signifikan tadi itu tidak kembali ke masyarakat setempat. Indikator kedalaman kemiskinannya nambah ini, baik di dalam kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan,” ujar Komaidi.
Bom Waktu
Komaidi menggarisbawahi pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah — perlu melakukan intervensi agar fenomena ketimpangan kesejahteraan di wilayah tambang tersebut tidak menjadi bom waktu.
“Daerah merasa ini kekayaan alam kami dikeruk, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Ini yang saya kira menjadi problem yang sangat mendasar,” ujarnya.
Masalah ketimpangan ekonomi wilayah tambang sebelumnya sempat dibantah oleh pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengeklaim hilirisasi sektor pertambangan justru membentuk pusat pertumbuhan baru dan menyerap tenaga kerja lokal.
Asisten Deputi Pertambangan Kemenko Marves Tubagus Nugraha mengatakan hilirisasi juga menyebabkan banyak penduduk yang beralih dan mendapatkan pekerjaan di sektor industri dari sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Boleh dicek, banyak orang yang tadinya dia pemetik kelapa atau serabutan di sawah, kemudian dia bekerja di industri itu dan kemudian secara signifikan dia meningkat income keluarganya,” ujar Tubagus dalam agenda SAFE 2024, awal Agustus.
Selain itu, Tubagus mengatakan wilayah hilirisasi sektor pertambangan yang menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru juga menyebabkan adanya migrasi secara lokal ke daerah tersebut.
“Dia [kawasan hilirisasi] sebagai open space, misalnya di Morowali, di Morosi, orang bisa datang saja,” ujarnya.
Di sisi lain, Tubagus tetap tidak menampik memang terdapat risiko 'kutukan kekayaan' yang bakal menimpa negara-negara yang hanya mengandalkan komoditas sumber daya alam (SDA) mentah tanpa melakukan pengolahan.
Tubagus mengatakan, di banyak kasus, negara-negara yang mengandalkan komoditas SDA mentah sebagai basis pendapatan justru bakal jatuh miskin.
“Pada banyak kasus, negara-negara itu malah jatuh miskin. Kemudian, apa yang harus kita perbuat? Kita harus bergerak, harus meningkatkan kapasitas kita untuk mengolah dan meningkatkan nilai tambah, serta melakukan industrialisasi dalam negeri. Jadi poinnya adalah apa yang kita lakukan, kita hindarkan 'kutukan kekayaan' itu,” ujarnya.
(dov/wdh)
