Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengamini kepengurusan di bawah Arsjad terusir dari kantor Kadin Indonesia yang berada di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Namun, Dhaniswara mengatakan pihaknya memilih untuk menghindar dari konfrontasi frontal secara langsung.
“Itu bukan cuma terkesan [terusir], faktanya begitu. Kita cinta damai, kita menghindar dari konfrontasi frontal secara langsung. Kita menghendaki bahwa yang jadi panglima ini hukum. Biarkan nanti hukum yang bicara, yang mana benar pasti akan muncul kebenaran, yang mana salah pasti akan bisa dibuktikan. Jadi prinsipnya itu saja,” ujarnya.
Kalangan ekonom menilai dualisme yang saat ini menimpa Kadin Indonesia bukan merupakan kali pertama dan bisa menciptakan kebingungan pada kalangan investor dan pemerintah.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan dualisme di Kadin bisa terlihat melalui era kepemimpinan Ketua Umum Kadin Periode 2015—2021 Rosan Perkasa Roeslani.
Menurut Bhima, dualisme tersebut bakal menimbulkan kebingungan dari sisi pemerintah untuk mengundang dan mendengarkan aspirasi dari Kadin karena memiliki dua kepemimpinan.
Bhima menggarisbawahi Kadin memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dengan memberikan aspirasi dari pelaku usaha. Bila terpecah dua, polemik tersebut bakal mengganggu tugas-tugas Kadin dan menyebabkan aspirasi pelaku usaha tidak bisa disampaikan dengan lancar kepada pemerintah.
Tidak hanya pemerintah, kata Bhima, investor dan pelaku usaha asing juga bakal kebingungan untuk melakukan kerja sama dengan pengusaha di Indonesia yang selama ini sebagian dimediasi oleh Kadin.
“Dari sisi pemerintah akan menimbulkan kebingungan, Kadin versi mana yang akan diundang dalam rapat-rapat yang menyerap aspirasi pengusaha? Juga membuat kebingungan dari sisi investor, pelaku usaha asing, yang ingin melakukan kerjasama mencari partner pengusaha lokal, itu biasanya sebagian melalui Kadin,” ujarnya.
Dengan demikian, dualisme tersebut berpotensi menurunkan reputasi dan tingkat kepercayaan pelaku usaha serta publik kepada Kadin.
(dov/wdh)
