Dia mengklaim tak mengetahui detil apakah Kementerian Haji menjadi salah satu lembaga negara baru pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia hanya memastikan jumlah kementerian memang lebih banyak dari saat ini karena ada sejumlah pemisahan kewenangan.
"Jumlah keseluruhan [Kementerian] memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis," ujar Muzani.
Dia berharap penambahan kementerian ini nantinya bisa membuat kinerja pemerintahan semakin maksimal. Sebab, setiap Kementerian/Lembaga akan fokus menangani urusan tertentu.
“Harapan Pak Prabowo adalah menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain,” kata dia.
Hingga saat ini aturan yang melegalkan Prabowo untuk menentukan jumlah menterinya secara tak terbatas tengah bergulir di DPR melalui RUU Kementerian Negara.
RUU Kementerian Negara saat ini sudah disahkan di tingkat 1. Menurut rencana, DPR akan mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dilaksanakan lusa atau 19 September 2024.
(mfd/frg)
