Kubu Arsjad Melawan
Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia Hamdan Zoelva mengatakan setidaknya terdapat empat langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti kisruh dualisme yang diawali melalui Munaslub yang dinilai ilegal.
Pertama, Kadin Indonesia meminta secara resmi kepada Menkumham Supratman Andi Agtas untuk menolak pengesahan kepengurusan baru dari Munaslub yang tidak sah, yang menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum saat Arsjad Rasjid masih seharusnya masih menjabat menjadi Ketua Umum Periode 2021-2026.
“Kalau ada permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munaslub yang tidak sah, kami minta untuk ditolak dan tidak diproses. Kami lampirkan bukti-bukti yang lengkap, Munaslub itu ilegal dan tidak sah,” ujar Hamdan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Kedua, melayangkan tindakan organisatoris kepada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan organisasi.
Ketiga, mengambil tindakan penegakan hukum pidana, khususnya bila nanti ditemukan terdapat upaya pemalsuan-pemalsuan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Munaslub.
Keempat, melakukan upaya hukum pembatalan hasil munaslub melalui pengadilan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar konflik dualisme kepemimpinan yang sedang terjadi di tubuh Kadin Indonesia dapat segera diselesaikan secara internal dengan baik, tanpa menyeret intervensi Kepala Negara.
Jokowi menegaskan selama 10 tahun menjadi Presiden, dia selalu menjalin hubungan yang baik dengan Ketua Umum Kadin; mulai dari Suryo Bambang Sulisto, Rosan Perkasa Roeslani, maupun dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
“Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara [Kadin]. [...] Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” tegasnya saat ditemui di Menara Danareksa usai acara peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center, Selasa (17/9/2024).
(dov/wdh)
