Sebab, Hamdan mengatakan bahwa 21 Kadin pada tingkat provinsi sudah menyatakan menolak Munaslub tersebut. Sementara, kubu Anin mengatakan Munaslub didukung oleh 28 Kadin Provinsi dan 25 Anggota Luar Biasa (ALB).
“Ini kami sedang melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang terkait berkoordinasi dengan Kadin Provinsi,” ujarnya.
Keempat, melakukan upaya hukum pembatalan hasil munaslub melalui pengadilan.
“Saya kira itu langkah-langkah sementara yang kami sudah lakukan dan kami akan lakukan. Kalau ada tindakan pidana, selama proses setelah Munaslub, kami seluruhnya akan menempuh jalur hukum untuk penegakan hukum melalui kepolisian,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar konflik dualisme kepemimpinan yang sedang terjadi di tubuh Kadin Indonesia dapat segera diselesaikan secara internal dengan baik, tanpa menyeret intervensi Kepala Negara.
Jokowi menegaskan selama 10 tahun menjadi Presiden, dia selalu menjalin hubungan yang baik dengan Ketua Umum Kadin; mulai dari Suryo Bambang Sulisto, Rosan Perkasa Roeslani, maupun dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
“Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara [Kadin]. [...] Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” tegasnya saat ditemui di Menara Danareksa usai acara peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center, Selasa (17/9/2024).
Dia pun merespons keinginan Arsjad dan Anin, yang masing-masing ingin menemui Presiden untuk membahas isu dualisme kepemimpinan di Kadin. Jokowi pun mengaku terbuka dengan pertemuan tersebut.
“Siapapun bertemu saya, saya terbuka, enggak ada masalah. Namun, sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden,” ujarnya seraya mengeklaim hingga saat ini dia belum menerima surat permohonan pertemuan baik dari pihak Arsjad maupun Anin.
(dov/wdh)
