Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan pegiat bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM) menilai akan ada dampak serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan kedaulatan negara bilamana Indonesia berkeras membuka gembok ekspor pasir laut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Kehormatan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) I Wayan Gendo Suardana berpandangan dampak negatif dari ekspor pasir laut ini bahkan sudah jelas terlihat ketika kegiatan ini dilarang 20 tahun lalu.

"Kerugian dari kegiatan ekspor pasir laut ini dapat dilihat secara reflektif saat adanya larangan atas kegiatan ini 20 tahun lalu, yakni; berupa rusaknya ekologi khususnya ekosistem laut [sehingga secara otomatis menyebabkan masyarakat nelayan terdampak], menyebabkan bencana alam dan berdampak pada kedaulatan negara, karena efeknya daratan Indonesia makin mengecil dan pada akhirnya dapat mengurangi garis pantai," jelas Gendo kepada Bloomberg Technoz, Selasa (17/9/2024).

Dia bahkan mengaitkan efek tersebut dengan teori butterfly effect, di mana dampak kecil dapat memicu efek yang lebih besar dan merusak. Sementara itu, secara ekonomi, Gendo menilai ekspor pasir laut tidak begitu genting untuk dilakukan bagi Indonesia.

"Lalu jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, apakah ini genting bagi negara? Aspek ini juga menurut saya tidak logis. Jika pun pendapatannya besar maka yang paling diuntungkan adalah para pengusaha. Lalu negara? Tidak signifikan, andaikan-pun PNBP [penerimaan negara bukan pajak]-nya besar, hal itu tetap tidak sebanding dengan kerugian yang dihasilkan, dan penanggulangan kerugian tersebut lebih besar keluar biaya daripada pendapatan," lanjutnya.