Bloomberg Technoz, Jakarta - Status siaga tempur momok baru bagi Papua. Operasi ini akan membahayakan warga sipil. Bisa lebih banyak korban yang jatuh. Padahal pemberlakukan operasi militer siaga tempur, bentuk pengerahan kekuatan TNI adalah kewenangan presiden dan perlu mendapatkan persetujuan DPR.

Dua hari setelah serangan terhadap sejumlah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mugi-Man, Nduga, Papua pada Sabtu (15/4/2023), Panglima TNI Yudo Margono bereaksi. Serangan disebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Insiden berdarah itu mengakibatkan seorang tentara meninggal dunia. Tak hanya itu, 4 orang prajurit masih dinyatakan hilang. Empat orang tentara lainnya mengalami luka-luka. 

Mereka pada saat itu sedang mengejar kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air Phillip Mehrtens. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu sudah ditawan setak 7 Februari 2023 silam.

"Menghadapi serangan seperti ini yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu kita tingkatkan menjadi siaga tempur untuk pasukan kita sehingga naluri tempurnya terbangun. Selama ini kan kita operasi teritorial komunikasi sosial itu tetap kita laksanakan tetapi ketika menghadapi seperti ini ya harus melaksanakan siaga tempur," kata Panglima TNI Yudo Margono di Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Papua (18/4/2023).

Namun demikian Yudo mengatakan tak ada penambahan pasukan di Papua. Dia mengaku melakukan rotasi artinya pasukan yang sudah hampir setahun bertugas akan ditarik kemudian dirotasi dan masuk pasukan yang baru. Mereka yang akan masuk ke Papua antara lain berasal dari Medan, Palembang, Palu, Makassar dan Surabaya.