"Ada kemungkingan besar pengadilan wilayah DC menegakkan aturan itu yang akan membuat banding kedua ke Mahkamah Agung merupakan satu-satunya jalan realistis untuk menghindari larangan pada 19 Januari itu," kata Schettenhelm.
Larangan beroperasi di AS akan mulai berlaku pada 19 Januari, tapi TikTok sudah mengisyaratkan akan membawa aturan tersebut ke Mahkamah Agung.
TikTok dan Departemen Kehakiman AS meminta Pengadilan Wilayah DC membuat keputusan pada 6 Januari. Kedua pihak kemudian bisa meminta pengadilan banding secara penuh mengkaji kasus ini.
ByteDance, TikTok dan satu kelompok pengguna berargumentasi di pengadilan bahwa aturan itu melanggar Amendemen Pertana UUD Amerika serikat dan akan menghalangi hak kebebasan berbicara dari 170 juta pengguna di AS.
Namun, permintaan dari pengacara TikTok dan pembuat konten agar perusahaan itu bisa melanjutkan operasinya di AS tidak mempengaruhi pandangan para hakim.
"Jika AS sedang berperang dengan satu negara dan ada pertanyaan apakah negara itu bisa memiliki sumber media terbesar di AS saat perang terjadi," tanya Ketua Panel Hakim Sri Srinivasan. "Apakah permintaan anda adalah Kongres tidak bisa melarang kepemilikan musuh atas satu sumber media besar di AS?"
Pengacara TikTok, Andrew Pincus, menjawab dalam skenario itu aturan tersebut harus menjalani uji "sangat ketat" di pengadilan untuk menentukan apakah ada alasan kuat untuk membatasi hak-hak.
Musuh Asing
"Banyak corong AS - Politico, Business Insider, kita berbicara tentang Reuters - yang dimiliki oleh perusahaan asing," kata Pincus dalam sidang itu.
Hakim Neomi Rao memotong, "Tetapi bukan oleh musuh asing."
Sejumlah pesaing teknologi raksasa TikTok mengamati dengan seksama kasus ini. Bloomberg Intelligence mengatakan bahwa Kekalahan TikTok akan mendorong jumlah pengguna Google milik Alphabeth Inc, Meta Platforms Inc dan Snap Inc meningkat.
Namun kekalahan TikTok akan berdampak negatif pada Oracle Corp, yang menjadi penyedia layanan internet untuk perusahaan asal China itu.
Argumentasi pemerintah juga dipertanyakan oleh panel hakim pengadilan banding itu. Rao mengisyaratkan bahwa TikTok terdaftar di AS dan bisa mendapat perlindungan atas hak kebebasan berbicara. Dia menanyakan apakah pemerintah berargumentasi bahwa pemisahan ByteDance dan TikTok AS adalah "penipuan".
Daniel Tenny, pengacara untuk pemerintah AS, mengatakan mereka tidak berargumentasi seperti itu.
"Penerapan Amendemen Pertama bukan terkait entittas, tetapi kegiatan," ujar Tenny. "Kegiatan ekspresif yang disasar oleh Amerika Serikat adalah pembuatan dan pemeliharaan mesin yang direkomendasikan dan moderasi konten oleh ByteDance."
"Ada informasi dalam jumlah besar yang kirim kembali ke China," kata Tenny.
Michael Forde, pengacara dengan spesialisasi kasus kebebasan berbicara, mengatakan panel hakim lebih memusatkan perhatian pada hak pemerintah AS untuk mengawasi musuh asing bukan kekhawatiran soal Amendemen Pertama UUD.
"Panel hakim jelas lebih keras pada TikTok," kata Forde setelah sidang ebrakhir.
Aturan Divestasi atau Jual
Argumentasi tertulis TikTok menyebutkan bahwa aturan itu secara tidak adil "mengizinkan pemerintah memutuskan bahwa satu perusahaan tidak lagi boleh memiliki dan membuat platform berbicara yang inovatif dan unik yang diciptakannya,"
Tetapi penentang TikTok - termasuk anggota Kongres yang membuat aturan divestasi atau dilarang - mengatakan ByteDance tidak memiliki hak konstitusional karena "mereka perusahaan asing dan dalam penjelasanya tidak menyatakan beroperasi di dalam wilayah Amerika Serikat."
Departemen Kehakiman AS mengklaim pemerintah China memiliki kemampuan untuk mewajibkan perusahaan seperti ByteDance mengumpulkan informasi untuk kepentingan mereka.
"Mengingat jangkauan TikTok yang luas di Amerika Serikat, kapasitas China memanfaatkan fitur-fitur TikTok untuk mencapai tujuan menyeluruh yang membahayakan kepentingan AS merupakan ancaman keamanan nasional yang mendalam dan luas," tulis dokumen Departemen Kehakiman yang diajukan ke pengadilan.
TikTok mempertanyakan apakah pemerintah memiliki bukti bahwa China mempergunakan aplikasi ini untuk mengumpulkan informasi tentang warga Amerika atau mempengaruhi perilaku mereka.
Panel pengadilan banding ini mempertimbangkan apakah pemerintah bisa mempergunakan informasi rahasia dalam argumentasi mereka tanpa membaginya dengan TikTok.
Perusahaan China ini meminta agar ditunjuk satu penengah khusus dan aturan ini ditunda jika panel hakim mengizinkan pemerintah AS mempergunakan dokumen rahasia tersebut.
(bbn)
