Logo Bloomberg Technoz

Kelas Menengah Susut, Pemerintah Diminta Tak Naikkan Pajak

Redaksi
15 September 2024 13:03

9 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Bloomberg Technoz/Asfahan)
9 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Bloomberg Technoz/Asfahan)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom meminta pemerintah untuk tidak menerbitkan kebijakan yang kontraproduktif, termasuk menaikkan pajak, di tengah ekonomi lesu. Terlebih ketika jumlah kelompok masyarakat kelas menengah merosot di Indonesia.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kelas menengah turun ke 47,85 juta penduduk (17,13%) pada 2024 dari 57,33 juta penduduk (21,45%) pada 2019. 

Mengamati fenomena tersebut, Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi lembaga pusat kebijakan publik, The Indonesian Institute khawatir penurunan jumlah masyarakat kelas menengah akan menimbulkan deflasi yang ganas atau disebut dengan istilah 'malign deflation'.

“Hal yang saya khawatirkan adalah akibat dari turunnya jumlah kelas menengah ini akan menimbulkan deflasi ke depan itu 'malign deflation', istilah deflasi karena penurunan dari sisi permintaan sebagai indikasi kemerosotan ekonomi," ujar Putu dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (15/9/2024).

“Kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi tersebut. Ini nyata kalau masyarakat menengah tidak bisa spending karena tidak ada pemasukan. Pun spending, sudah habis lewat tabungan, tidak ada sisa, tidak bisa spending," lanjut putu.