Bloomberg Technoz, Jakarta - Status siaga tempur di Papua yang diumumkan oleh Panglima TNI Yudo Margono dinilai berpotensi menambah jumlah korban. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, selama puluhan tahun pemerintah masih menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua dan terbukti tak menyelesaikan masalah.

"Namun negara tidak pernah belajar dari pengalaman," kata Usman Hamid dalam rilis pers, Selasa (18/4/2023).

Mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS itu mengatakan dia menyayangkan Panglima TNI menaikkan operasi di Nduga, Papua menjadi siaga tempur. Padahal status tersebut akan berdampak besar dan menurutnya belum ada keputusan politik mengenai hal ini.

"Terlebih lagi pemberlakuan siaga tempur ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil di sana dan juga pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang masih disandera kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya. Potensi pelanggaran HAM dengan korban jiwa juga makin besar, apabila kita merujuk pada insiden kekerasan empat tahun belakangan ini. Korbannya tidak hanya warga sipil, namun juga dari kalangan aparat keamanan," lanjut Usman.

Dia menambahkan, status ini pun berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua. Padahal menurut catatan Amnesty, dalam lima tahun terakhir setidaknya ratusan warga meninggal dalam kasus pembunuhan di luar hukum melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan.