Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah dugaan keterlibatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur periode 2019-2022.

“Pak Halim ini kan sudah jadi Menteri dari 2019, periode Pak Jokowi ke-2, sudah bukan di DPRD Jatim. Substansinya pokoknya, jangan ini menjadi kait-kaitan dengan hal-hal yang lain. Ini kan masalah dana hibah yang di Jawa Timur,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2024). 

Isu keterlibatan kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut mencuat usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Selain penggeledahan, KPK mengklaim menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik dari rumah Abdul Halim Iskandar.

"Asal on the track, ini penegakan hukum [bukan politik]," ujar dia.

Sebelumnya, penyidik KPK juga sudah sempat memanggil dan memeriksa Abdul Halim dalam kasus yang sama. Dia menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, akhir Agustus lalu.