“Jadi dengan perbaikan perbaikan kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP, sehingga diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker,” ujar Airlangga.
Adapun, ia turut menyampaikan sederet kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk menyokong kelas menengah akan digenjot di kuartal IV-2024. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%.
“Kebijakan yang ke masyarakat langsung, yaitu kelas menengah, antara lain PPN yang ditanggung pemerintah, PPN sektor otomotif semuanya digenjot di kuartal IV ini. Sehingga pertumbuhan terjaga 5%, beberapa kebijakan yang tadi saya ingatkan,” ucapnya.
Sebagai tambahan, Berdasarkan data terbaru yang dilansir oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (9/9/2024), selama Juli lalu terjadi 10.799 PHK di Indonesia.
Angka PHK Juli menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini, membawa total kejadian PHK selama 2024 mencapai 42.863 orang, melonjak 36% dibandingkan dengan periode Januari—Juli 2023.
Gelombang PHK yang makin besar itu berpotensi membawa angka total layoff tenaga kerja di Indonesia tahun ini melampaui tahun lalu yang sebenarnya sudah yang tertinggi sejak 2021 lalu, mencapai 64.855 pekerja ter-PHK.
Badai PHK di Indonesia berlangsung seiring dengan situasi aktivitas manufaktur yang kian terpuruk. Pada Juli, seperti dilaporkan oleh S&P Global, indeks manufaktur Purchasing Manager's Index (PMI) RI pertama kali jatuh ke zona kontraksi di 49,3, terendah sejak Agustus 2021.
(ain)
