Nama Heru Budi sebenarnya masih muncul dari usulan fraksi di DPRD. Namun, usulan tersebut hanya diajukan PDIP sehingga salah satu orang kepercayaan Jokowi ini hanya mendapatkan satu suara.
Meski demikian, usulan DPRD sebenarnya hanya sebuah formalitas yang tak terlalu menentukan penetapan seorang Pj kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri dan presiden memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dari tiga nama calon yang diusulkan; atau nama baru di luar usulan tersebut.
Jokowi sendiri tercatat pernah berulang kali memilih nama di luar usulan DPRD dalam penetapan seorang Pj gubernur.
Berdasarkan catatan Bloomberg Technoz, Jokowi menunjuk Sekretaris Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Ayodhia Kalake menjadi Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak buah Luhut Binsar Panjaitan ini tak ada di daftar usulan DPRD NTT yang tercatat mengajukan Deputi bidang Koordinasi Keamanan Kemenkopolhukam, Rudolf Albert Rodja; Kepala Badan Keahlian Setjen DPR, Inocensius Samsul; dan Deputi Pengendalian Badan Otorita IKN, Thomas Umbu Paty.
Inspektur Utama Setjen DPR, Nana Sudjana juga tiba-tiba muncul dan terpilih sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah. Padahal, DPRD Jawa Tengah mengajukan adalah Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo; Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana; dan Sekda Jawa Tengah, Sumarno.
Demikian pula dengan sosok yang terpilih sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara yaitu Wakil Inspektur Jenderal TNI AD, Mayor Jenderal (purnawirawan) Hassanudin. DPRD Sumut sebenarnya mengajukan Sekda Sumut Arief Sudarto Trinugroho; Deputi BP2MI, Lasro Simbolon; dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA.
“Itu kita serahkan kepada Kemendagri, usulan-usulan bisa saja digunakan bisa tidak digunakan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak.
Daftar Usulan Pj Gubernur per Fraksi
1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Pj Gubernur Papua Selatan Rudi Sufahriyadi
- Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan
- Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
- Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono
- Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali.
3. Partai Gerindra
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
- GDirektur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
4. Partai Golkar
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
7. Partai Demokrat dan Partai Perindo
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
8. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
9. Partai Nasdem
- Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono
- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi
- Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
(red/frg)
