Namun, operasional dari Blok Masela justru terhambat karena adanya usulan peralihan perencanaan untuk Blok Masela dari proyek offshore menjadi onshore. Operasional padahal bisa langsung dilakukan setelah penandatanganan PoD, tetapi justru terhambat karena adanya intervensi dari pemerintah.
Dwi mengatakan, saat ini proses yang tengah berlangsung adalah melakukan survei untuk melengkapi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan proses persiapan front end engineering design (FEED) atau tahap desain awal proyek.
“Mudah-mudahan nanti segera tahun depan kita masuk di FEED, Amdal sudah selesai,” ujarnya.
Menyitir situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), wilayah kerja Masela berlokasi di Laut Arafura atau 650 km dari Kepulauan Maluku dan 170 km dari Kepulauan Babar dan Tanimbar.
Lapangan Abadi Blok Masela diestimasikan memiliki puncak produksi sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel kondensat per hari (BCPD).
Kontrak ditandatangani pada 16 November 1998 dan berakhir pada November 2028 (30 tahun). WK Masela sudah mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun dan perpanjangan kontrak selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 15 November 2055.
Pemegang hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela saat ini adalah Inpex Masela Limited dengan porsi 65%, sedangkan sisanya –sebanyak 35%– akan dibagi antara Pertamina dengan target sebesar 20% dan Petronas 15%.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan total biaya investasi dan pengembangan operasi Lapangan Abadi Blok Masela mencapai US$34,7 miliar (Rp536,8 triliun), atau lebih besar dari estimasi sebelumnya senilai US19,8 miliar.
(dov/wdh)
